Belanja Pegawai dan Infrastruktur Terganggu, Hanura Minta Menkeu Baru Dengar Keluhan Daerah soal Pemangkasan TKD

Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Patrice Rio Capella, meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara memperhatikan keluhan pemerintah daerah terkait pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pemangkasan ini dinilai menghambat pembangunan infrastruktur dan mengganggu pembayaran gaji pegawai di berbagai daerah, sehingga memicu penurunan perputaran ekonomi lokal.

Sebagai contoh, Kabupaten Belu di NTT mengalami pemotongan anggaran hampir Rp104 miliar yang menyebabkan proyek infrastruktur terhenti dan meningkatnya pengangguran pekerja lokal. Hanura mendorong pemerintah pusat memberikan ruang fiskal lebih besar agar daerah mampu mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat.