BPK berkomitmen kawal tata kelola dan akuntabilitas BPI Danantara

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi memulai pemeriksaan atas Laporan Keuangan Konsolidasian BPI Danantara Tahun 2025. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari komitmen BPK untuk mengawal tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPI Danantara. Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo menyampaikan hal ini di hadapan Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani. Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, serta UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2025. Cakupan pemeriksaan mencakup BPI Danantara, PT Danantara Aset Manajemen (PT DAM), PT Danantara Investasi Manajemen (PT DIM), dan seluruh BUMN dalam strukturnya. BPI Danantara telah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian tahun 2025 (unaudited) kepada BPK pada 20 Juli 2026, dan BPK menerbitkan Surat Tugas Pemeriksaan pada 14 Agustus 2026. Periode antara penyampaian laporan dan penerbitan surat tugas digunakan untuk persiapan audit grup, termasuk pemutakhiran penilaian risiko dan strategi pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko untuk mengidentifikasi risiko material, kecurangan, penyalahgunaan, ketidakpatuhan, dan kelemahan pengendalian intern. BPK menilai kewajaran laporan keuangan, kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan peraturan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. BPK menekankan pentingnya akses yang memadai terhadap data, informasi, dan individu yang relevan, serta dukungan penuh dari BPI Danantara, jajaran BUMN, dan KAP komponen untuk memastikan kelancaran dan kualitas pemeriksaan.