Di 3 Provinsi Ini Masih Banyak Warga Belum Punya Rumah Layak Huni

Pemerintah mencatat tiga provinsi dengan backlog kelayakhunian terbesar di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat tata kelola Program 3 Juta Rumah dengan memanfaatkan data makro BPS sebagai landasan kebijakan. Integrasi data kemiskinan desil 1–4 dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan bersama pemerintah daerah menggunakan pendekatan By Name By Address (BNBA), kemudian diverifikasi lapangan oleh tim Kementerian PKP. Pemerintah juga mengoptimalkan aplikasi Go PKP untuk pelaporan pembangunan rumah yang transparan dan terintegrasi.

Evaluasi perumahan mencakup dua pilar: aspek fisik (kepemilikan, renovasi, material) dan lingkungan (sanitasi, air minum, listrik). Seluruh intervensi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data BPS menunjukkan penurunan backlog kepemilikan rumah dari 12,75 juta rumah tangga (2020) menjadi 9,29 juta (2026), serta backlog kelayakhunian turun dari 18,77 juta (2025) menjadi 18,01 juta rumah tangga (2026). BPS juga menyusun Buku Statistik Perumahan 2026 sebagai referensi perencanaan dan evaluasi kebijakan perumahan nasional.