International Tax Conference 2026: Strategi Perkuat Penerimaan Pajak di Era Digital

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan pemerintah Indonesia sedang memperkuat reformasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi, data, dan riset untuk meningkatkan penerimaan negara di era digital. Modernisasi administrasi perpajakan menjadi prioritas utama untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan (AI) diproyeksikan dapat mengoptimalkan potensi penerimaan pajak, sementara proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak diusahakan menjadi lebih mudah dan akurat.

Pemanfaatan data administratif dan data pihak ketiga dengan pengawasan berbasis risiko dilakukan untuk mengidentifikasi celah perpajakan dan memusatkan penegakan hukum pada area krusial. Insentif pajak akan dievaluasi berdasarkan biaya fiskal dan manfaat ekonominya untuk memastikan hasilnya mencakup tambahan investasi, lapangan kerja, dan produktivitas.

Direktorur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengusulkan kolaborasi erat dengan komunitas peneliti dan membuka akses data mikro perpajakan untuk penelitian yang lebih granular, dengan memperhatikan perlindungan hukum dan kerahasiaan data. Dari 435 karya tulis yang diterima dalam Ministry of Finance Call for Papers 2026, enam finalis dipilih untuk memperebutkan penghargaan utama. Implementasi pajak minimum global Pilar Dua juga dilanjutkan dengan bantuan timbal balik dalam penagihan pajak lintas batas.