Kartu Kredit Pemerintah Dorong Digitalisasi Belanja di Tanjung Balai

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) menjadi instrumen kunci dalam digitalisasi pengelolaan keuangan negara, khususnya di Kota Tanjung Balai. Dikelola berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 dan diperbarui dengan PMK Nomor 97/PMK.05/2021, KKP memungkinkan satuan kerja untuk melakukan transaksi belanja non-tunai yang dibebankan pada APBN. Dengan mekanisme ini, bank penerbit terlebih dahulu membayar, lalu satuan kerja melakukan pelunasan sesuai aturan pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP). KKP tersedia dalam dua jenis: untuk belanja barang operasional dan modal, serta untuk perjalanan dinas. Transaksinya mencakup pembelian tiket, hotel, konsumsi rapat, kebutuhan perkantoran, hingga pembayaran melalui marketplace seperti Digipay, Shopee, dan Tokopedia.

Penerapan KKP mendukung upaya pemerintah mengurangi transaksi tunai dan meningkatkan akuntabilitas belanja negara. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan merchant yang mendukung pembayaran kartu, perubahan kebiasaan penggunaan uang tunai ke digital, dan biaya Merchant Discount Rate (MDR) yang menjadi beban bagi sebagian penyedia jasa. Di sekitar Tanjung Balai, merchant yang mendukung transaksi KKP melalui Electronic Data Capture (EDC) meliputi Pom Bensin Simpang Kawat, Indomaret, Alfamart, DIY Teluk Nibung, dan Auto2000 Kisaran.

KKP juga menjadi sarana pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) melalui pengadaan barang dan jasa dari produk dalam negeri. PMK Nomor 97/PMK.05/2021 menekankan transaksi KKP harus menggunakan katalog elektronik atau marketplace berbasis pembayaran pemerintah, sehingga membuka peluang bagi pelaku UMKM lokal untuk ikut dalam ekosistem belanja negara. Optimalisasi KKP di masa depan membutuhkan kolaborasi antara satuan kerja, perbankan, KPPN, marketplace, merchant, dan UMKM agar transaksi APBN menjadi lebih digital, efisien, transparan, dan inklusif.