Kawal Transparansi Pengadaan BBM hingga LPG, PPN Gandeng Jamintel

Pertamina Patra Niaga menandatangani Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI pada 18 Agustus 2026 di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta. Kerja sama ini bertujuan memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan risiko hukum dalam pengadaan Minyak Mentah (Crude Oil), Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk periode 2026–2027. Direktur Niaga Pertamina Patra Niaga, Erwin Suryadi, menyatakan bahwa pendampingan Jamintel menjadi benteng utama dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah volatilitas harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik global. Dengan pendampingan ini, setiap keputusan pengadaan diharapkan dilakukan secara terbuka, sesuai hukum, dan berorientasi pada kepentingan bangsa.

Plt. Sekretaris Jamintel Kejaksaan Agung, Sarjono Turin, menjelaskan bahwa pengadaan energi ini merupakan bagian dari proyek pembangunan prioritas nasional dalam Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026. Ruang lingkup PPS periode 2026–2027 mencakup tiga kegiatan impor utama: crude oil, BBM, dan LPG. Pendampingan dilakukan secara profesional, netral, dan akuntabel sesuai Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023. Tim PPS siap memitigasi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) dalam rantai pasok energi. Sarjono menekankan bahwa pengadaan energi menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga transparansi dan kepatuhan regulasi menjadi kunci utama.

Kerja sama ini diharapkan menjadi percontohan tata kelola energi yang bersih, akuntabel, dan efisien. Pertamina Patra Niaga siap menerima masukan dan evaluasi untuk perbaikan tata kelola yang berkelanjutan, selaras dengan hukum positif Indonesia dan regulasi internasional. Dengan sinergi ini, pengelolaan energi Indonesia diharapkan semakin profesional dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.