Kemenkeu Turunkan Pegawai ke Daerah, SPPG MBG Bakal Diawasi Bergilir

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke daerah untuk memastikan efisiensi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pegawai Kemenkeu di daerah akan mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bergilir. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan MBG lebih efisien dan dapat dievaluasi secara berkelanjutan. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi juga melibatkan aparatur Kemenkeu yang ada di daerah.

Purbaya menyebutkan bahwa anggaran MBG telah mengalami penyesuaian beberapa kali. Awalnya berada di kisaran Rp300 triliun per tahun, kemudian turun ke Rp260 triliun, dan kini berada di sekitar Rp240 triliun. Pemerintah masih berupaya menekan anggaran hingga di bawah Rp200 triliun per tahun. Pembicaraan efisiensi ini dilakukan bersama Kepala BGN Sudaryono.

Di sisi lain, BGN menargetkan agar program MBG dapat memenuhi kebutuann gizi nasional pada 2027. Targetnya mencakup 72,4 juta penerima manfaat, terdiri dari 60,5 juta anak sekolah (PAUD hingga SMA) dan 11,8 juta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B). Berdasarkan surat bersama Menteri Keuatan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, pagu indikatif BGN untuk 2027 ditetapkan sebesar Rp240,2 triliun, dengan Rp232,8 triliun untuk program pemenuhan gizi nasional dan Rp7,32 triliun untuk dukungan manajemen.