Kinerja Tak Memuaskan, Publik Ingin Lihat Menteri Bidang Ini Ditendang Prabowo

Survei Poltracking Indonesia menunjukkan 51,9 persen publik mendukung reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Sektor perekonomian menjadi prioritas utama dengan 30,8 persen responden menilainya perlu ditinjau ulang, diikuhi bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan pada 22 persen. Survei dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 dengan 1.220 responden dan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Alasan utama masyarakat menginginkan reshuffle adalah kinerja menteri yang kurang memuaskan, seperti dilaporkan 55,5 persen responden. Faktor lain meliputi ketidakcocokan menteri dengan kementerian yang dikelola (10 persen) dan minimnya kontak langsung dengan masyarakat (9,3 persen). Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menyampaikan bahwa temuan ini mencerminkan kesulitan kabinet dalam menerjemahkan visi-misi presiden menjadi implementasi yang efektif.

Sebanyak 27,9 persen responden menilai reshuffle tidak diperlukan, sementara 20,2 persen lainnya tidak memberikan jawaban. Hasil survei menegaskan bahwa fokus utama publik terhadap kinerja kabinet terpusat pada sektor ekonomi, menjadi sinyal penting bagi kebijakan penguatan kinerja pemerintahan.