Mensesneg: Semua Pihak Boleh Bantu Karhutla, tapi Haji Isam Bukan Koordinator

Pemerintah membuka ruang bagi semua pihak untuk ikut membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, namun menegaskan bahwa keterlibatan ini tidak berarti pengusaha Haji Isam mendapat mandat sebagai koordinator penanganan karhutla. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan narasi di media sosial yang menyebutkan penunjungan Haji Isam oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin penanganan karhutla di Kalimantan sebagai tidak benar. Menurut Prasetyo, kewenangan koordinasi tetap berada pada pihak pemerintah yang telah mendapat tugas, sementara peran pihak eksternal hanya terbatas pada kontribusi di lapangan. Pemerintah pusat telah menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk menangani karhutla di wilayah prioritas, dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangan masing-masing. Karhutla masih melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan, dengan total luas mencapai sekitar 72.798 hektare, di mana Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luasan terbesar yakni sekitar 38.310 hektare. Untuk penanganan di Kalimantan Barat, pemerintah telah mengerahkan 10.010 personel guna mendukung upaya pemadaman dan pencegahan kebakaran yang semakin luas. Presiden Prabowo juga turun langsung memimpin rapat penanganan karhutla di Kalimantan pada akhir pekan sebelumnya, guna membahas penguatan fasilitas dan dukungan untuk mempercepat proses pemadaman.