Panel Surya Kena Tarif 114% di AS, Pemerintah Alihkan ke Pasar Lokal
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3077003/original/069320300_1584268272-Foto_01.jpg)
Pemerintah Indonesia menanggapi tarif bea masuk 114% pada panel surya hasil ekspor ke AS dengan mengalihkan fokus ke pasar domestik. Deputi Koordinator Energi, Elen Setiadi, menyatakan kapasitas produksi lokal mencapai 11 GW/tahun, cukup untuk mendukung target Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW. Proyek ini diproyeksikan menciptakan 5,5 juta lapangan kerja hijau, mengurangi emisi CO2 sebesar 140 juta ton per tahun, serta menghemat Rp74 triliun. Saat ini, 34 pabrikan domestik dengan kapasitas 10.994 MWp aktif, namun masih menghadapi hambatan seperti lambatnya implementasi PLTS, batas minimum Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengizinkan impor, dan alokasi kuota PLTS atap yang terbatas. Pemerintah mengusulkan insentif nonfiskal seperti jatah kuota tambahan bagi produsen lokal serta kolaborasi dengan pemain global untuk memperkuat rantai pasok bahan baku seperti wafer dan ingot. Upaya ini bertujuan memastikan nilai ekonomi tetap berkontribusi pada perekonomian dalam negeri.
Bagikan
Berita terkait
METI Dukung PLTS 100 GWp, Dorong Transformasi Energi Nasional
CNN Indonesia · 26 Agustus 2026 pukul 19.48
Program PLTS 100 GW Berpotensi Hemat Anggaran Negara Rp 73,9 T per Tahun
kumparan · 30 September 2026 pukul 17.04
Kebut Industri Hijau Tumbuh, RI Terganjal Kekurangan SDM Terampil
CNN Indonesia · 30 September 2026 pukul 10.42
Airlangga Ungkap Progres Panel Surya 100 GWp
Liputan6.com · 29 September 2026 pukul 16.50