Persoalan Lapas Cibinong Berbuntut Panjang, KPK Turun Tangan

KPK menemukan 16 unit rumah dinas di Lapas Cibinong, Jawa Barat, dari mana 13 unit tidak tercatat dalam sistem SIMAK BMN. Hal ini muncul setelah inspeksi mendadak Ombudsman RI terhadap fasilitas mewah di lingkungan lapas. KPK mencurigai pembangunan fasilitas tersebut tidak menggunakan anggaran negara resmi lapas.

Juru bicera KPK Budi Prasetyo menyatakan perlu investigasi mendalam terkait sumber dana, pihak yang memberikan izin, dan kriteria warga binaan yang mendapatkan fasilitas mewah. KPK membuka komunikasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menelusuri praktik ini.

KPK menekankan temuan ini harus menjadi momentum untuk pembenahan sistemik di seluruh lapas, bukan hanya solusi untuk satu lokasi. Investigasi akan melibatkan permintaan keterangan dari pihak yang mengetahui keberadaan dan penggunaan fasilitas.