Pigai: Saya Disuruh Turun sebagai Menteri Tak Masalah, tapi Pakar Harus Akui Capaian Pemerintah

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap terbuka, termasuk tuntutan agar seorang menteri turun dari jabatan. Namun, ia meminta para pakar tidak hanya menyoroti kekurangan tanpa mengakui capaian dan manfaat kebijakan pemerintah bagi masyarakat. Pigai menyampaikan pernyataannya dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (22/9/2026), menanggapi respons Mahfud MD terhadap kritik Presiden Prabowo Subianto terhadap sejumlah pakar. Menurut Pigai, penilaian terhadap kebijakan harus objektif dan seimbang, mengakui baik kekurangan maupun pencapaian yang dirasakan masyarakat. Ia menekankan bahwa kritik tetap penting, tetapi tidak boleh hanya fokus pada sisi negatif tanpa mempertimbangkan manfaat yang telah diberikan pemerintah. Pigai juga menyinggung istilah 'post-truth' untuk menggambarkan kelompok yang, menurutnya, membungkam kebenaran atau menciptakan narasi berbeda di ruang publik dan media sosial. Dengan demikian, ia meminta para pakar memberikan penilaian yang lebih utuh, menggabungkan kritik dengan pengakuan atas capaian pemerintah.