Pramono Anung minta layanan perizinan DKI dipangkas. Investasi Jakarta semester I 2026 mencapai Rp173,6 triliun dan terbesar nasional.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat layanan perizinan dan pelayanan publik untuk mendukung iklim investasi. Gubernur Pramono Anung meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jakarta Selatan dan meminta proses pelayanan dipersingkat agar lebih mudah, cepat, transparan, dan tidak rumit. MPP mengintegrasikan 19 instansi dalam satu lokasi, sementara layanan juga tersedia di 316 titik DPMPTSP dan melalui platform digital seperti pelayanan.jakarta.go.id dan aplikasi JAKEVO.

Realisasi investasi Jakarta mencapai Rp173,6 triliun pada semester I 2026, terdiri dari PMDN sebesar Rp106,5 triliun dan PMA sebesar Rp67,1 triliun. Berdasarkan data BKPM, ini menjadi provinsi dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia, setara dengan 17,2 persen dari total investasi nasional.

Pramono juga meminta layanan seperti pembuatan SIM dan paspor dapat dituntaskan hingga pencetakan di MPP agar masyarakat tidak perlu kembali ke kantor induk. Ia menekankan pentingnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam sistem OSS untuk memastikan proses perizinan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat.