Prof Zainal Arifin Mochtar: MBG, Kopdes hingga Sekolah Rakyat Hanya Dipakai untuk Menopang Mesin Politik
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Prof. Zainal Arifin Mochtar (Uchenk), Guru Besar Fakultas Hukum UGM, mengkritik tajam terhadap kebijakan populis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Menurutnya, program-program tersebut tidak lagi melayani tujuan penciptaan kesetaraan ekonomi, melainkan justru menjadi instrumen untuk menopang mesin politik, keamanan, dan ketertiban pemerintah. Uchenk menyatakan hal ini dalam sesi diskusi pada Kamis, 27 Agustus 2026. Kritiknya didasarkan pada analisis kualitas kebijakan yang menunjukkan program-program andalan pemerintah justru digunakan untuk kepentingan politis dan kontrol sosial. Selain itu, ia menyoroti buruknya implementasi di lapangan, terbukti dengan penyelidikan yang dilakukan oleh KPK, Polisi, dan Kejaksaan terhadap pihak yang diduga terlibat korupsi dalam proyek MBG. Hal ini menunjukkan adanya kegagangan antara niat kebijakan dan realita di lapangan. Untuk Kopdes Merah Putih, Uchenk menilai arah kebijakannya jauh dari nilai ekonomi kerakyatan yang diklaim, justru berubah menjadi bentuk kapitalisme negara. Kecurigaannya diperkuat oleh temuan dalam film dokumenter Dirty Vote, yang mengungkapkan bahwa mayoritas eksekutor program Kopdes dan MBG terafiliasi dengan yayasan atau tokoh-tertentu di lingkaran inti kekuasaan, bukan berpihak pada rakyat.
Bagikan
Berita terkait
Realisasi Anggaran MBG Capai Rp 117 Triliun per Agustus 2026
kumparan · 28 Agustus 2026 pukul 15.32
BGN: Sekolah Swasta Elit Tidak Lagi Terima MBG
CNBC Indonesia · 28 Agustus 2026 pukul 15.30
Anggaran MBG Diefisiensikan jadi Rp229 Triliun, BGN Tetap Ekspansi ke Wilayah 3T
VOI · 28 Agustus 2026 pukul 15.27
Sudaryono soal Anggaran BGN Rp 240 Triliun pada 2027: 97 Persen untuk MBG
kumparan · 28 Agustus 2026 pukul 15.01