Proyek Data Center Rp3,5 Triliun Disetop, Rosan Roeslani Turun Tangan

Proyek pusat data BDX di Jatiluhur, Jawa Barat, senilai Rp3,5 triliun terpaksa dihentikan sementara oleh pemerintah daerah. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan akan berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan persoalan ini. Proyek yang dibangun di lahan 8.000 meter persegi dengan kawasan pengembangan 11 hektare ini direncanakan memiliki kapasitas daya listrik 120 MW, yang dapat dikembangkan hingga 640 MW. Namun, pembangunannya terhambat karena belum selesainya dokumen perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kewenangan perizinan berada di Pemerintah Kabupaten Purwakarta, sementara Pemprov Jawa Barat menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi. Pemprov Jawa Barat menegaskan dukungan terhadap investasi tersebut, namun menekankan pentingnya pemenuhian seluruh ketentuan yang berlaku, terutama mengingat skala besar proyek ini. Selain perizinan, perhatian juga diberikan pada penggunaan air untuk operasional dan sistem pendingin pusat data, untuk memastikan tidak mengganggu kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa pihak BDX, Jasa Tirta, dan PDAM Kabupaten Purwakarta telah memastikan operasional pusat data tidak akan mengganggu pasokan air bagi warga dan pertanian. Komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk menentukan kelanjutan proyek ini, yang diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan setelah perizinan dan aspek lingkungan selesai.