Purbaya Larang Jakarta Cari Utang, Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi Rp5,6 Triliun

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tetap mengajukan rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp5,6 triliun meski Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyarankan Jakarta menahan diri. Purbaya menilai kapasitas likuiditas dan kas daerah Jakarta sudah cukup besar sehingga tidak perlu mengakses pasar keuangan untuk membiayai pembangunan. Ia justru mendorong Pemprov DKI untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI sebagai alternatif yang lebih terukur dan terkendali.

Pramono menjawab bahwa besarnya anggaran dan kas daerah tidak serta-merta membuat pemerintah daerah harus membatalkan rencana pendanaan obligasi. Ia menegaskan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota masih sangat besar, sehingga pendanaan tetap diperlukan. Sebagai opsi, Pramono juga meminta pemerintah pusat mengembalikan Dana Bagi Hasil (DBH) DKI Jakarta yang sebelumnya mengalami pemangkasan.

Konflik ini memicu perdebatan mengenai kebijakan keuangan daerah dan peran pemerintah pusat dalam pengawasan pembiayaan infrastruktur. Sementara itu, Purbaya menekankan pentingnya agar dana yang disalurkan benar-benang terpakai untuk proyek nyata yang dipertanggungjawabkan.