Purbaya Perbaiki Data Pembeli BBM Subsidi Usai Kena Protes Warga

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah sedang memperbaiki data Keluarga Miskin (DTSEN) terkait klasifikasi desil 9 dan 10 setelah warga mengajukan protes. Masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 mengaku kemampuan ekonomi mereka tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, sehingga tidak pantas dikategorikan sebagai penerima BBM subsidi jenis Pertalite. Protes ini muncul seiring rencana pemerintah yang akan melarang warga desil 9 dan 10 dari pembelian Pertalite.

Untuk memperbaiki sistem pendataan, Purbaya menyalurkan anggaran sebesar Rp7 triliun ke Badan Pusat Statistik (BPS) tahun ini. Dana ini digunakan untuk perbaikan data DTSEN dan pelaksanaan Sensus Ekonomi. Purbaya menegaskan bahwa permintaan penambahan anggaran dari BPS diajukan di awal tahun dan telah disetujui guna memastikan pendataan yang lebih akurat. Ia berharap pada tahun depan, data DTSEN akan lebih rapi dan akurat.

BPS menjelaskan bahwa penentuan desil tidak hanya didasarkan pada satu faktor seperti penghasilan atau kepemilikan barang tertentu. Desil merupakan klasifikasi relatif yang mengelompokkan keluarga ke dalam 10 kelompok berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan bahwa desil hanyalah gambaran posisi relatif kesejahteraan, bukan ukuran absolut kemiskinan atau pendapatan tunggal.