Purbaya Soroti Biaya Logistik Rp 4 Triliun, 70% Mengalir ke Luar Negeri
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8630198/original/059442900_1782628026-WhatsApp_Image_2026-06-28_at_12.58.05.jpeg)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti tingginya biaya logistik nasional yang mencapai Rp 4 triliun dalam sidang debottlenecking, Rabu (12/8/2026). Menurut data dari Depalindo, 70% biaya tersebut atau sekitar Rp 2-3 triliun mengalir ke luar negeri karena bisnis penyimpanan peti kemas didominasi perusahaan asing. Kondisi ini menciptakan persaingan tidak sehat bagi pelaku usaha domestik yang harus membayar biaya dan pajak tinggi dengan margin keuntungan terbatas. Purbaya meminta BKPM mempelajari praktik ini, termasuk apakah ada pelanggaran MKM (Modal Khusus Masuk).
Pemerintah melalui Satgas Debottlenecking P2SP menargetkan penyelesaian proyek investasi tertahan bernilai lebih dari USD 30 miliar. Proyek besar lain di Sumatera bernilai USD 40 miliar yang sudah bertahun-tahun mandek juga menjadi prioritas. Setiap pekan, satgas menangani 1-4 laporan hambatan usaha melalui sidang terbuka yang dirancang untuk mempercepat keputusan lintas lembaga. Purbaya menegaskan transparansi sidang menunjukkan keseriusan pemerintah mengurai permasalahan regulasi, perizinan, dan koordinasi yang selama ini mengganjal investasi.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
CNBC Indonesia · 12 Agustus 2026 pukul 09.50
Purbaya Pede PFII Bisa Tarik Investasi Asing Lebih dari Rp500 T
JPNN.com · 11 Agustus 2026 pukul 21.55
ESR dan INA Perluas Kemitraan untuk Pengembangan Logistik Baru di Indonesia
Berita terkait
ESR Gandeng INA Investasi Fasilitas Logistik Modern di Cikarang dan Cibitung
Liputan6.com · 11 Agustus 2026 pukul 15.45
Video: Kebut Investasi Kaltim, KEK MBTK Perkuat Infra dan Konektivitas
CNBC Indonesia · 30 Juli 2026 pukul 14.50
Gempa NTT: 52 Ton Bantuan telah Tiba
Media Indonesia · 17 Agustus 2026 pukul 06.12
Masyarakat Siap-siap! Purbaya Buka Opsi Pungut Pajak Baru Jika Hal Ini Terjadi
Warta Ekonomi · 17 Agustus 2026 pukul 04.00