Tak Lagi Jadi Menteri, Ini Sederet Kebijakan Purbaya Selama di Kementerian Keuangan

Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan menggantikannya dengan Suahasil Nazara. Pelantikan Suahasil ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak September 2025, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Selama lebih dari satu tahun di kursi ini, Purbaya dikenal membawa kebijakan fiskal yang agresif dengan tujuan membalikkan arah ekonomi dan mendorong pertumbuhan lebih cepat. Ia berhasil memindahkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke perbankan nasional, khususnya bank-bank Himbara, untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong kredit. Purbaya juga menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen pada kuartal IV 2026, dengan ambisi mencapai 8 persen secara bertahap. Untuk memperluas ruang fiskal, ia mengusulkan memasukkan keuntungan Danantara sebesar Rp120 triliun ke APBN sebagai PNBP. Di sektor perpajakan, pemerintah menunda penerapan pajak marketplace untuk melindungi daya beli masyarakat. Purbaya juga menyediakan dana sebesar Rp20,5 triliun untuk 490 pemerintah daerah dan Rp31 triliun untuk mengubah PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Di akhir masa jabatannya, Purbaya menyelesaikan restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) sebesar Rp80 triliun-Rp90 triliun dengan tenor hingga 80 tahun. Meskipun dorongan ada untuk melakukan tax amnesty, Purbaya menyatakan tidak akan menjalankan program tersebut selama menjabat.