Tito Minta Tambahan Rp5,28 Triliun, Total Anggaran 2027 Kemendagri Tembus Rp10,93 Triliun

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp5,28 triliun untuk tahun 2027, meningkatkan total kebutuhan anggaran menjadi Rp10,93 triliun. Tambahan ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas strategis seperti penguatan pemerintahan daerah, administrasi kependudukan, transformasi digital pemerintahan, dan pengawalan program prioritas nasional. Pada 2026, realisasi anggaran Kemendagri hingga 14 September mencapai Rp4,36 triliun atau 63,54 persen dari total pagu Rp6,86 triliun.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa arah kebijakan Kemendagri pada 2027 akan fokus pada pengawalan program prioritas nasional, penguatan pemerintahan daerah, administrasi kependudukan, transformasi digital pemerintahan, kesehatan fiskal daerah, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta desa. Selain itu, Kemendagri juga terlibat dalam penanganan bencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk penerbitan dokumen kependudukan pengganti bagi masyarakat terdampak. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melayani sekitar 59 ribu warga di Sumatera dan 11.225 warga di NTT.

Kemendagri juga mendukung program prioritas pemerintah seperti Program 3 Juta Rumah, pengelolaan sampah menjadi energi listrik, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito melaporkan realisasi anggaran BNPP hingga 14 September 2026 sebesar Rp266,6 miliar atau 69,41 persen dari pagu Rp384,1 miliar, digunakan untuk pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan dan penanganan pascabencana.