Uji Coba Perlinsos Digital: Pendaftaran dari 200 Hari Jadi 5 Menit

Pemerintah meluncurkan uji coba Perlinsos Digital untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial. Program ini menggabungkan data dari delapan kementerian/lembaga melalui Digital Public Infrastructure (DPI) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Dengan sistem ini, proses pendaftaran dan verifikasi yang sebelumnya memakan waktu hingga 200 hari, kini hanya membutuhkan sekitar 5 menit. Uji coba ini fokus pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta bertujuan mengurangi kesalahan data (inclusion error) dan kesalahan pendataan (exclusion error).

Menurut Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari, digitalisasi ini berpotensi menghemat anggaran pemerintah hingga puluhan triliun rupiah. Proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada 2024 menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi pada berbagai program perlindungan sosial dapat menghasilkan efisiensi sebesar Rp 127 triliun hingga Rp 200 triliun. Potensi penghematan ini didasarkan pada peningkatan ketepatan sasaran dan efisiensi proses.

Uji coba Perlinsos Digital telah mencapai sekitar 3,3 juta pendaftar di 43 kabupaten/kota dalam waktu kurang dari sebulan. Pendaftaran dapat dilakukan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD), verifikasi wajah, dan nomor meter PLN. Bagi warga yang belum memiliki IKD, pendaftaran dapat dilakukan melalui agen di kabupaten/kota terpilih. Pemerintah berencana memperluas cakupan uji coba hingga 153 kabupaten/kota secara bertahap. Jika berhasil, program ini akan diterapkan pada berbagai bantuan sosial lainnya seperti subsidi BBM, listrik, dan gas.