26 Pemda Papua Belum Cairkan Dana Otsus II, Wamendagri Tagih Komitmen

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menagih komitmen 26 pemerintah daerah di enam provinsi Tanah Papua yang belum melengkapi berkas administrasi pencairan Dana Otsus II Tahun Anggaran 2026. Akibatnya, penyaluran dana pembangunan untuk masyarakat Papua terancam tertunda. Ribka menegaskan bahwa pemerintah pusat telah mempermudah syarat penyaluran dengan hanya menuntut 50 persen realisasi anggaran Tahap I disertai laporan kinerja, capaian keluaran, dan laporan penggunaan SiLPA serta DTI. Ia menekankan bahwa penyusunan laporan tidak rumit jika program kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan. Hingga awal September 2026, 26 Pemda belum memenuhi syarat karena belum menyelesaikan dokumen yang diminta. Pemerintah pusat telah mempermudah syarat dengan hanya menuntuk 50 persen realisasi anggaran Tahap I, bukan 100 persen seperti sebelumnya. Laporan juga harus mencakup capaian keluaran serta penggunaan SiLPA dan DTI tahun sebelumnya. Ribka menekankan bahwa penyelesaian laporan tidak rumit jika program benar-benar dijalankan sesuai rencana.