Berbagai Kementerian dan Lembaga Ajukan Tambahan Anggaran 2027

Sejumlah kementerian dan lembaga mengajukan tambahan anggaran untuk 2027 karena pagu indikatif dari Menteri Keuangan dinilai masih jauh di bawah kebutuhan ideal. Kemendikdasmen membutuhkan tambahan Rp157,76 triliun untuk revitalisasi 100 ribu sekolah, peningkatan biaya PIP, dan pelatihan guru, setelah hanya mendapat pagu Rp61,10 triliun. Kejaksaan Agung mengusulkan tambahan Rp22,1 triliun untuk menggaji 7.057 CPNS dan 1.609 PPPK, operasional KUHP baru, serta pemulihan aset. MK meminta tambahan Rp67 miliar untuk program penanganan perkara dan renovasi gedung. Kemensetneg, Kemendag, Kemenpora, Kemekraf, Kemenperin, Kementerian UMKM, dan Kemenpar juga mengajukan dana tambahan masing-masing sebesar Rp6,62 triliun hingga Rp1,51 triliun untuk berbagai program seperti pasar rakyat, olahraga, ekonomi kreatif, dan pemulihan bencana.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jumhur Hidayat mengajukan tambahan anggaran Rp1,3 triliun untuk RKA 2027 di hadapan Komisi XII DPR RI. Dana utama dialokasikan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebesar Rp1 triliun, ketahanan bencana dan perubahan iklim sebesar Rp84 miliar, serta manajemen sebesar Rp216 miliar. Dengan tambahan tersebut, total anggaran Kementerian LH menjadi Rp2,5 triliun.

Rapat kerja di Kompleks DPR Senayan menyoroti pentingnya sektor lingkungan terkait bencana serta program direktif Presiden seperti pengelolaan sampah dan kebakaran lahan. Perbedaan dalam jumlah dan klaim anggaran antar kementerian dan lembaga ini mencerminkan beragam kebutuhan sektoral dalam penyusunan APBN 2027.