BGN Luncurkan Marketplace MBG, DPR Dorong Fokus pada UMKM dan Pemasok Lokal

Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan marketplace khusus pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Marketplace ini diproyeksikan beroperasi akhir September atau awal Oktober 2026 dan akan mengadopsi mekanisme SIPLah untuk transparansi transaksi, pemantauan harga, pemasok, dan aspek perpajakan. Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty dan anggota DPR Andhika Satya Wasistho menyambut positif inisiatif ini, tetapi menekankan pentingnya UMKM, koperasi, petani, dan peternak lokal menjadi pemain utama, bukan sekadar penonton.

Evita menekankan bahwa marketplace MBG harus menggunakan sistem verified seller untuk transparansi, tetapi proses verifikasi tidak boleh menjadi hambatan administratif bagi pelaku usaha kecil. Pengadaan MBG harus memprioritaskan produk lokal sepanjang tersedia dan memenuhi standar. Andhika menambahkan bahwa marketplace tidak boleh hanya menjadi platform digitalisasi administratif, tetapi harus menjadi mesin ekonomi yang mendorong perputaran ekonomi daerah dan memberdayakan petani, peternak, koperasi, serta UMKM lokal.

Andhika mengingatkan bahwa kerangka hukum sudah tersedia melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang memprioritaskan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, koperasi, serta BUMDesa. Namun, belum ada peraturan teknis khusus yang mengatur mekanisme marketplace, termasuk sistem verified seller melalui asosiasi. Ia menyoroti tiga isu krusial: verifikasi melalui asosiasi harus memperkuat standardisasi mutu dan ketersediaan bahan, namun tidak boleh menjadi penghalang bagi pelaku usaha mikro. Asosiasi tidak boleh menjadi klub eksklusif; perlu jalur verifikasi alternatif dan pendampingan agar petani dan peternak kecil tetap bisa menjadi pemasok.