BNPP Sinkronkan Pengelolaan Perbatasan dengan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

BNPP RI mengikuti Forum Sinkronisasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025-2029 bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Kementerian Sosial Negeri, BP3OKP, TNI, Polri, dan BIN di Jakarta. Fokus utama adalah mengintegrasikan pengelolaan perbatasan ke dalam pembangunan wilayah Papua yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada fungsi keluar-masuk orang dan barang di tiga PLBN yang beroperasi, yaitu PLBN Skouw, Yetetkun, dan Sota.

Pembangunan diarahkan pada pemenuhan hak masyarakat adat, perbaikan permukiman, pengembangan pertanian berkelanjutan, serta fasilitasi reintegrasi sukarela warga Papua dari Papua Nugini. Pendekatan berbasis komunitas adat digunakan untuk meminimalkan gesekan sosial sekaligus memperkuat ekonomi lokal di kawasan perbatasan. Konektivitas antara PLBN dengan wilayah pedalaman menjadi kunci untuk membuka keterhubungan ekonomi dengan Papua Nugini.