Danantara Sumberdaya Indonesia Umumkan Jajaran Pengurus dan Sistem Pengawasan Ekspor SDA

PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) resmi mengumumkan jajaran komisaris dan direksi untuk menjalankan operasional perusahaan milik negara ini. Pengumuman dilakukan dalam acara Peluncuran Babak Baru Tata Kelola Ekspor SDA di Jakarta. Direktur Utama Luke Thomas Mahony menyatakan tujuan DSI untuk mengawasi dan memfasilitasi tata kelola ekspor sumber daya alam strategis guna mencegah praktik manipulasi harga seperti under invoicing dan transfer pricing. Menurut ANTARA News, peluncuran dilakukan pada Senin, 24 Agustus 2026, sementara Media Indonesia tidak menyebutkan tanggal pasti pelaksanaan kegiatan ini. Presiden Komisaris DSI adalah M Syaifurrahman Noer yang pernah menjabat sebagai Production Development Engineer di Madrid dan Direktur IPTN. Komisaris lainnya meliputi Mari Elka Pangestu yang pernah menjadi Menteri Pariwisana dan Ekonomi Kreatif serta Managing Director World Bank, dan Tony Wenas yang pernah menjadi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Sementara itu, Direktur Utama dilamar oleh Luke Thomas Mahony, seorang warga negara Australia yang pernah menjabat sebagai Direktur PT Vale Indonesia. Direktur Keuangan adalah Sinthya Roesly yang pernah memimpin PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan menjadi Direktur Keuangan PT PLN. Direktur Manajemen Risiko adalah Nur Hidayat Udin dengan 28 tahun pengalaman di Bank Mandiri, dan Direktur Legal serta Kepatuhan adalah Ivan Ferdiansyah Baely yang memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang hukum korporat. DSI juga mengembangkan sistem pengawasan berbasis data untuk mendukung tata kelola ekspor sumber daya alam yang efektif dan transparan. Sistem ini mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai kementerian guna mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam transaksi ekspor, tanpa menambah lapisan birokrasi. CEO DSI, Luke Mahony, menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan dengan memanfaatkan data yang sudah tersedia, lalu secara bertahap dilengkapi dengan data pendukung untuk mendeteksi praktik transfer pricing dan under-invoicing. DSI juga bertindak sebagai perantara dalam sistem ini, namun menegaskan tidak akan mengubah skema hubungan komersial, arus komoditas, atau pembiayaan yang ada antara pembeli dan penjual. CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menambahkan bahwa DSI membangun satu titik verifikasi terpadu yang mencakup pemeriksaan kuantitas, kualitas, klasifikasi barang, penetapan harga, pelunasan pembayaran, hingga repatriasi devisa. Penerapan sistem ini dilakukan secara bertahap, terukur, dan berbasis kesiapan agar arus perdagangan tetap lancar. DSI menegaskan tidak mengambil alih fungsi regulator, karena kewenangan perizinan, pengaturan, dan pengawasan utama tetap berada pada kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola yang kuat demi memberikan kepastian berusaha bagi pelaku industri dan mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi Indonesia.