Delapan negara mengecam penolakan Israel terhadap peta jalan perdamaian Gaza

Delapan negara—Mesir, Qatar, Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Turki, dan Arab Saudi—mengecam penolakan Israel terhadap peta jalan perdamaian Gaza. Dalam pernyataan bersama, mereka menyatakan Israel bertanggung jawab atas penghambatan upaya perdamaian. Peta jalan mencakup gencatan senjata bersamaan, penarikan pasukan Israel, pengerahan pasukan stabilisasi internasional, pengalihan kewenangan administratif kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, serta pembangunan kembali Gaza. Para menteri luar negeri dari delapan negara mendesak Israel mematuhi rencana tersebut sebagai tonggak penting bagi penonaktifan senjata dan stabilisasi di Gaza.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak peta jalan yang didukung Amerika Serikat, menyatakan Israel tidak akan menarik pasukannya dari Gaza sampai Hamas sepenuhnya dilucuti senjatanya. Sebaliknya, utusan khusus AS Donald Trump, Jared Kushner, dijadwalkan bertemu Netanyahu untuk membahas kelanjutan rencana perdamaian berbasis 20 poin. Kushner didampingi mantan PM Inggris Tony Blair dan perwakilan Dewan Perdamaian untuk Gaza, Nickolay Mladenov, dengan fokus utama demiliterisasi total Gaza agar Hamas tidak lagi memegang kendali kekuasaan.

Dalam implementasi awal, pasukan Israel mundur ke Garis Kuning meski masih menguasai lebih dari 50% wilayah Gaza. Hamas telah menyetujui roadmap untuk tahap berikutnya, termasuk pengalihan kendali administratif secara bertahap. Hamas menuntut pemerintah AS menekan Israel menghentikan serangan di Gaza sebagai syarat pelucuran senjata. Board of Peace menjanjikan US$17 miliar untuk rekonstruksi Gaza, namun proyek terhambat oleh izin Israel dan pendanaan. Kushner juga mendesak demiliterisasi Hamas dalam pertemuan terkait paket pemulihan senilai €900 juta.