DPD RI Dorong Bali Jadi Pelopor Tata Kelola Sampah Berbasis Masyarakat

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mendorong Bali menjadi pelopor tata kelola sampah berbasis masyarakat dalam Dialog Kenegaraan DPD RI di Denpasar. Ia menekankan kekuatan sosial desa adat, banjar, dan gotong royong sebagai fondasi, sekaligus menyebutkan industri pariwisata sebagai modal tambahan. Menurutnya, pemilahan sampah harus menjadi budaya, mengganti paradigma lama "kumpulkan, angkut, buang" dengan sistem yang dapat mengubah sampah menjadi nilai ekonomi, energi, dan lapangan kerja.

Sultan menyoroti tantangan pengelolaan sampah di Indonesia sebagai negara kepulauan, mendukung RUU Daerah Kepulauan yang mendorong pendekatan terpadu dari darat, laut, dan udara. Pendekatannya selaras dengan konsep Green Democracy, bertujuan memberikan manfaat bagi generasi sekarang tanpa meninggalkan beban ekologis bagi generasi mendatang, sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyatakan pengelolaan sampah sebagai program prioritas mendesak. Bali berupaya mengubah paradigma dari sekadar mengangkut dan membuang menjadi mengurangi, memilah, dan mengolah sampah di dekat sumbernya, dengan tujuan mewujudkan desa-desa yang lestari dan bersih tanpa dampak negatif bagi wilayah lain.