DPR Audiensi dengan Aliansi PPPK Paruh Waktu, Terima Data Pegawai untuk Penataan

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa menerima data jumlah PPPK paruh waktu dari Aliansi Merah Putih Lintas Profesi di Gedung Nusantara III, Jakarta pada Senin (7/9). Data tersebut akan digunakan untuk validasi kebijakan kepegawaian. Dasco menegaskan data yang benar adalah fondasi utama penyusunan kebijakan. Data diserahkan sebagai tindak lanjut audiensi sebelumnya untuk menentukan arah kebijakan status kepegawaian dan jenjang karier PPPK paruh waktu. Semua masukan akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait.

Pimpinan Forum PPPK dan PPPK Paruh Waktu bertemu dengan DPR RI dan pemerintah pada 7 September 2026 untuk membahas tuntutan kepegawaian. DPR dan pemerintah diberi tenggang waktu satu bulan untuk menyelesaikan empat tuntutan utama yang diajukan oleh forum tersebut. Hadirin dalam pertemuan meliputi Wakil Ketua DPR RI H. Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan perwakilan kementerian terkait.

Dalam pertemuan tersebut, DPR RI dan pemerintah juga diimbau untuk menggunakan database BKN (Badan Kepegawaian Negara) dalam penyelesaian masalah terkait PPPK dan P3K paruh waktu. Database BKN dianggap sangat valid karena mencakup data seluruh kabupaten, kota, hingga provinsi di Indonesia. Penggunaan database ini diharapkan dapat mencegah keterlambatan atau kisruh dalam penanganan kasus kepegawaian.