DPR Dorong Penanganan Terpadu Karhutla dan Bencana Lintas Kementerian

DPR RI mendorong pemerintah menerapkan penanganan terpadu lintas kementerian dan lembaga untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana nasional. Posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire menempatkan negara ini berhadapan dengan risiko gempa bumi, erupsi gunung api, bencana hidrometeorologi, hingga karhutla yang menambah beban penanganan di sejumlah daerah. DPR menekankan bahwa penanganan bencana tidak dapat ditanggung oleh satu instansi saja, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (8/9/2026), menjadi forum penyampaian sikap kelembagaan ini. DPR juga menyoroti dampak kesehatan warga, gangguan pendidikan, dan kesejahteraan keluarga terdampit, sekaligus akan mengusut dugaan alih fungsi lahan bekas karhutla di Kalimantan Barat menjadi kebun sawit.

Terkait wacana penggabungan Badan Geologi dan BMKG, DPR meminta pengkajian mendalam mengingat perbedaan tugas pokok kedua lembaga tersebut. Ketua DPR Puan Maharani menekankan pentingnya leading sector, seperti BNPB, untuk mengoordinasikan seluruh instansi agar penanganan lebih efektif dan tidak bertumpu pada satu lembaga saja.