Ganjil Genap dan CFD Dikaji Ulang Berdasarkan Evaluasi Mobilitas dan Dampak Ekonomi

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengkaji ulang kebijakan ganjil genap setelah 10 tahun berlaku, dengan menggelar FGD untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait dampak ekonomi, lingkungan, dan emisi kendaraan. Evaluasi ini menekankan pentingnya berbasis data objektif dan tidak boleh direlaksasi tanpa alternatif pengendalian lalu lintas lain seperti penguatan transportasi umum, integrasi antarmoda, dan teknologi lalu lintas. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menerima laporan dari Kadishub Budi Awaluddin mengenai hasil evaluasi kebijakan pembatasan kendaraan ganjil-genap dan CFD, dengan fokus pada dampak terhadap mobilitas masyarakat, penutupan jalan, dan kegiatan ekonomi. Usulan penambahan frekuensi CFD dua kali seminggu dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat juga akan dikaji lebih lanjut, dengan Pramono menekankan kebijakan tidak boleh hanya bersifat seremonial tanpa dampak signifikan bagi masyarakat.