Gempa Flores: NHM Kirim Tim Rescue, Prabowo Salurkan Rp200 Miliar untuk NTT

Gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026 di perairan Flores, Nusa Tenggara Timur, menyebabkan dampak signifikan pada masyarakat setempat. PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) mengirim Tim Emergency Response Team (ERT) ke Kabupaten Manggarai pada 20 Agustus 2026 untuk membantu penanganan darurat. Tim yang dipimpin Zakaria Barham, dilengkapi rescuer Aristo Elly dan paramedis Elia Samue Paliaky, membawa perlengkapan rescue dan obat-obatan. Tim tersebut berkoordinasi dengan ESDM Siaga Bencana untuk memetakan kerusakan, menyalurkan obat ke posko medis, memberikan dukungan psikososial, serta edukasi keselamatan. Penanganan menghadapi kendala akses jalan, komunikasi, dan cuaca. Tugas ERT selesai pada 26 Agustus 2026.

Presiden Prabowo Subianto menyambangi Pulau Flores untuk memastikan penanganan bencana berjalan sesuai. Dalam kunjungan ke Nagekeo pada 26 Agustus, Prabowo menyampaikan jaminan bahwa pemerintah pusat terus mengirimkan bantuan dan menyiapkan kebutuhan penanganan. Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang kehilangan anggota akibat bencana tersebut. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat terdampak sendirian dan terus memantau situasi di wilayah yang terkena dampak. Kunjungan ini dilakukan bersama sejumlah pejabat pemerintah, termasuk menteri, pimpinan TNI-Polri, kepala daerah, dan unsur penanganan bencana. Prabowo meminta masyarakat tetap bersabar selama proses penanganan berlangsung.

Untuk mendukung penanganan bencana, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan sebesar Rp 200 miliar untuk Nusa Tenggara Timur (NTT). Rp 40 miliar langsung diterima Pemerintah Provinsi NTT, sementara sisanya sebesar Rp 20 miliar masing-masing dialokasikan untuk delapan kabupaten terdampak di Pulau Flores. Delapan kabupaten tersebut meliputi Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur. Prabowo menekankan agar bantuan ini digunakan khusus untuk penanganan bencana dan pembantu masyarakat yang terdampak. Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto memastikan seluruh bantuan telah diterima pemerintah daerah dan disampaikan kepada para bupati agar tidak digunakan untuk keperluan lain. Ia menyampaikan, bantuan itu wajib digunakan hanya untuk kebutuhan penanggulangan bencana.