HKI: Birokrasi dan Regulasi Jadi Penghambat Realisasi Investasi RI

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyampaikan bahwa pemerintah perlu memperbaiki regulasi, proses perizinan, dan birokrasi investasi untuk menjaga kepercayaan investor. Ketua Umum HKI, Akhmad Ma'ruf Maulana, menekankan bahwa tantangan utama bukan hanya menarik investasi, tetapi memastikan investasi yang masuk dapat segera direalisasikan. Birokrasi yang berbelit-belit, tumpang tindih regulasi, dan koordinasi yang tidak efektif antara kementerian maupun pemerintah daerah menjadi hambatan besar. Investor kini tidak hanya mempertimbangkan pasar dan insentif, tetapi kecepatan dan kepastian proses investasi. HKI mendorong pembentukan Tim Percepatan dan Pengawalan Investasi dengan mandat kuat untuk mengatasi hambatan lintas instansi dan mempercepat realisasi proyek strategis seperti KEK dan PSN.

Sementara itu, CNBC Indonesia melaporkan bahwa daya saing Indonesia menurun menjadi posisi ke-48 dari 70 negara dalam IMD WCR 2026. HKI juga menyatakan bahwa birokrasi berbelit-belit, perizinan, regulasi, dan koordinasi antar instansi menjadi hambatan utama realisasi investasi di Indonesia. Kawasan Industri Wiraraja Madura berhasil menarik investasi sebesar Rp 12 triliun dari China, Dubai, dan Korea untuk sektor bioetanol, furnitur, teksil, dan panel surya. Diperlukan perbaikan kebijakan dan pembentukan lembaga pengawas untuk meningkatkan daya saing.