Inggris Rencanakan Larangan Perdagangan Barang dari Permukiman Israel

Pemerintah Inggris melalui Menteri Luar Negeri Ed Miliband akan mengumumkan kebijakan penataan ulang hubungan dengan Israel pada Selasa (8/9). Langkah ini mencakup larangan perdagangan barang, jasa, pembiayaan, dan periklanan yang berasal dari permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Kebijakan ini bertujuan mendukung hak warga Palestina dan Solusi Dua Negara, sejalan dengan pendapat Penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) 2024 serta pandangan PBB bahwa permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional.

Respons terhadap kebijakan ini beragam. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyerukan pengusiran duta besar Inggris, sementara Duta Besar AS Mike Huckabee menuduh pemerintah Inggris membenci Yahudi. Di sisi lain, Perdana Menteri Andy Burnham telah berkomunikasi dengan Presiden AS Donald Trump mengenai pentingnya solusi dua negara. Terkait dampak ekonomi, perdagangan Inggris-Israel mencapai sekitar £6 miliar pada 2025, dengan dukungan warga Inggris terhadap larangan ini sebesar 46% berbanding 18% yang menolak. Israel sendiri mengklaim wilayah tersebut sebagai wilayah yang disengketakan dengan hak historis bangsa Yahudi.