Iran dan AS Teheran, China dan BRICS Tekan De-eskalasi di Timur Tengah

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi akan bertemu Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Beijing untuk diskusi strategis terkait konflik AS-Israel-Iran. Kunjungan ini merupakan yang kedua sejak perang erupsi pada akhir Februari lalu, dan bertepatan dengan rencana pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington akhir September. Dalam KTT BRICS di New Delhi, Xi Jinping mendorong negara-negara Global South untuk mendukung de-eskalasi di Timur Tengah melalui empat poin: hidup berdampingan secara damai, menghormati kedaulatan, patuh pada hukum internasional, dan menyeimbangkan keamanan dan pembangunan. Mantan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menyambut positif inisiatif ini sebagai peluang meredakan ketegangan. Namun, sejumlah analis seperti Profesor Hamed Vafaei dari Universitas Teheran menilai klaim mediasi China sebagai interpretasi bebas tanpa dasar nyata.

Tekanan sanksi AS terus memuncak terhadap Iran. Pekan lalu, AS dan sekutunya berhasil mendorong IAEA merujuk Iran ke Dewan Keamangan PBB — langkah pertama dalam 20 tahun — yang berpotensi membawa enam resolusi dan sanksi baru. Namun, China dan Rusia yang memegang hak veto diperkirakan akan memblokir kebijakan sanksi tersebut. Di sisi lain, AS meluncurkan 'Operasi Pengucilan Ekonomi' untuk mengisolasi Iran melalui blokade naval di pangkuluan selatan, sekaligus menargetkan entitas pendukung seperti VTB Bank Rusia yang menjadi satu-satunya bank Rusia dengan akses ke sistem pembayaran nasional China. Meski terjajat sanksi, China tetap menjadi pembeli minyak mentah terbesar Iran dan terus membeli karena jalur maritim di luar jangkauan blokade AS. Laporan Wall Street Journal juga mengungkapkan bahwa Iran peroleh data satelit tinggi dari China sebelum menyerang pangkalan militer AS di Yordania yang menyebabkan tiga tentara tewas. Saat ditanya soal laporan ini, Presiden AS Donald Trump merespons santai dan bahkan memuji sikap Presiden Xi Jinping, menyatakan bahwa 'mereka (China) pada dasarnya melakukan apa yang kita lakukan'.

Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa pemerintah Iran telah menghubungi pihaknya secara langsung untuk membahas kemungkinan kesepakatan baru, menandakan konflik kedua negara mungkin mendekati tahap akhir. Pernyataan ini disampaikan Trump kepada awak media di North Carolina pada Rabu (16/9). Trump menekankan komunikasi kali ini bersifat langsung, bukan melalui perantara diplomasi. Ia berharap ketegangan bersenjata antara kedua negara dapat segera dihentikan. Klaim ini muncul di tengah situasi geopolitik yang masih panas, terutama di Selat Hormuz, yang menjadi titik pusat gesekan militer antara Washington dan Teheran. Sebelumnya, kedua belah pihak telah menandatangani memorandum pada Juni lalu mengatur kerangka kerja untuk membuka kembali akses di Selat Hormuz. Namun, jalan menuju perdamaian tetap dibayangi oleh dampak serangan militer pada Februari lalu yang menyasar infrastruktur strategis Iran. Hingga saat ini, detail mengenai siapa pejabat yang terlibat dalam pembicaraan langsung dan agenda spesifik yang dibahas masih dirahasiakan. Pihak Gedung Putih belum memberikan keterangan tambahan mengenai linimasa kapan kesepakatan final dapat dicapai. FAO memperingatkan bahwa gangguan pelayaran di Selat Hormuz memicu kelangkaan pupuk dunia dan lonjakan harga energi akibat konflik yang berkepanjangan.