Kasus Keracunan MBG Berulang, BGN Diminta Evaluasi Rantai Pengawasan

Kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi, mendorong berbagai pihak untuk meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh. Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung meminta evaluasi tidak hanya fokus pada dapur dan prosedur operasional, tetapi juga mencakup rantai pengawasan hingga pihak yang bertanggung jawab langsung di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). DPD akan meminta penjelasan BGN melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengungkap akar persoalan dan memastikan langkah korektif tidak hanya dilakukan setelah kasus terjadi.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani juga mendesak BGN melakukan evaluasi terkait kasus keracunan pada penerima MBG di berbagai daerah. Insiden berulang ini dianggap peringatan serius agar pemerintah tidak hanya mengawasi setelah makanan didistribusikan, tetapi juga sejak dari pemilihan bahan baku hingga konsumsi oleh penerima manfaat. Netty menekankan pentingnya mengidentifikasi titik rawan di seluruh rantai, mulai dari penyusunan petunjuk teknis, pemilihan dan penerimaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi.

Perbedaan klaim muncul terkait fokus evaluasi. Tamsil Linrung menekankan peran strategis Kepala SPPG dan menegaskan bahwa evaluasi tidak boleh hanya dibebankan pada mitra atau dapur secara keseluruhan. Sementara itu, Netty Prasetiyani lebih menekankan pada pengawasan dari awal hingga akhir, yakni sejak pemilihan bahan baku hingga konsumsi penerima manfaat. Kedua sumber juga berbeda dalam mekanisme tindak lanjut: Tamsil menyebutkan rencana RDP untuk meminta penjelasan BGN, sementara Netty tidak menyebutkan mekanisme serupa.