Kemenag Bantah Kabar Pengunduran Diri Menag Nasaruddin Umar dari Jabatan

Beberapa media melaporkan kabar pengunduran diri Mentererai Agama Nasaruddin Umar dari jabatannya, yang dikaitkan dengan bursa suksesi Ketua Umum PBNU menjelang Muktamar ke-35 NU di Jombang. Warta Ekonomi dan JPNN.com menyampaikan kabar ini, sementara Media Indonesia menambahkan bahwa Nasaruddin Umar memastikan tidak akan maju dalam bursa pemilihan Ketua Umum PBNU. Namun, Kementerian Agama membantah keras kabar tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Ashar (dikutip JPNN.com) dan Thobib Al Asyhar (dikutip Warta Ekonomi dan JPNN.com), menyatakan bahwa kabar pengunduran diri adalah hoaks dan tidak benar. Menurut pihak Kemenag, Prof. Nasaruddin Umar masih menjalankan tugas sebagai Menteri Agama dan tidak ada bukti bahwa surat pengunduran diri pernah disampaikan kepada Istana.

Perbedaan dalam pelaporan muncul terkait nama pejabat Kemenag yang dikutip. Warta Ekonomi dan JPNN.com secara konsisten menggunakan nama Thobib Al Ashar, sementara JPNN.com juga menggunakan Thobib Al Asyhar. Media Indonesia tidak menyertakan pernyataan langsung dari Thobib, melainkan menyampaikan keterangan langsung dari Nasaruddin Umar yang memastikan tidak akan maju dalam bursa Caketum PBNU dan akan tetap berkonsentrasi pada tugasnya sebagai Menteri Agama untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto. Kemenag juga memastikan tidak ada proses pengunduran diri atau pembicaraan terkait hal tersebut ke Istana.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa pemimpin organisasi keagamaan tidak diperbolehkan merangkap jabatan, aturan yang disepakati dalam Muktamar Lampung dan mengikat seluruh pengurus, termasuk pada Muktamar ke-35 yang sedang berlangsung di Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Nasaruddin Umar tampak hadir dalam acara Muktamar tersebut, menunjukkan komitmennya terhadap kegiatan NU meski namanya beredar dalam spekulasi politik internal organisasi. PBNU juga menggunakan teknologi kartu bercip, 100 unit CCTV, dan command center untuk memperkuat tata kelola serta keamanan muktamar.