Kemendagri Ajak DPRD Jatim Perkuat Pengawasan APBD Melalui Digitalisasi Data

Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, mendorong DPRD Jawa Timur memperkuat pengawasan APBD melalui sistem digital seperti SIPD dan pengadaan elektronik. Digitalisasi data bertujuan meningkatkan transparansi dan mencegah penyimpangan sejak tahap perencanaan, sehingga terdapat kesamaan perspektif antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam tata kelola pemerintahan. Tomsi menekankan bahwa pengawasan APBD tidak boleh sekadar administratif, tetapi harus berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. Ia menyoroti pentingnya efisiensi belanja pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Timur, terutama dengan mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah utara yang industriil dan wilayah selatan yang agraris. Selain itu, Tomsi menekankan pentingnya efektivitas belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan di Jawa Timur. Ia menyarankan efisiensi anggaran pada belanja tidak produktif agar dapat dialokasikan untuk program yang berdampak nyata, terutama dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah utara yang industriil dan wilayah selatan yang agraris.