Kemendagri Dorong Pengelolaan Krisis Komunikasi Pemerintah Berbasis Data

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pengelolaan krisis komunikasi pemerintah dilakukan secara cepat, akurat, dan berbasis data. Hal ini disampaikan oleh Anwar Harun Damanik, Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, saat membuka Workshop Pengelolaan Krisis Komunikasi di Grand Orchardz Hotel Kemayoran, Jakarta, pada 15-18 September 2026. Tujuannya adalah memperkuat kesiapan aparatur dalam mendeteksi, menganalisis, dan merespons isu komunikasi di tengah dinamika informasi yang cepat.

Penanganan krisis harus dilakukan secara sistematis melalui tahapan deteksi, verifikasi, koordinasi, amplifikasi, dan evaluasi. Krisis komunikasi tidak selalu berasal dari persoalan besar; kesalahan penyampaian informasi atau ketidakakuratan data dapat berkembang menjadi isu yang memengaruhi persepsi masyarakat. Detik.com menambahkan bahwa konflik internal juga dapat menjadi pemicu berkembangnya isu tersebut.

Anwar menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan data dari unit terkait karena pengelolaan krisis bukan hanya tanggung jawab unit Humas. Aparatur komunikasi publik diminta responsif, adaptif terhadap teknologi, dan tidak hanya mengandalkan metode konvensional. Kepercayaan publik hanya dapat terbentuk melalui konsistensi antara kebijakan, tindakan, dan komunikasi pemerintah.