Ketua DPR Puan Maharani Minta Pemerintah Perkuat Infrastruktur Krisis Air

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan dan infrastruktur di wilayah rawan akibat meluasnya krisis air bersih karena kemarau panjang. Puan menekankan pentingnya intervensi pemerintah melalui distribusi air, sumber alternatif, fasilitas penyimpanan, serta pendekatan berbasis risiko untuk wilayah kepulauan agar masyarakat terlepas dari siklus kekurangan air berulang.

Krisis air berdampak pada berbagai wilayah. Di Jawa Barat, 1.196.815 warga terdampak, sementara di Boyolali lebih dari 36 ribu jiwa terdampak. Di Trenggalek, 27.786 jiwa di 51 desa mengalami krisis, dan warga Desa Tuanggeo, Kabupaten Sikka, NTT, terpaksa menggunakan air batang pisang selama tiga pekan. Detik.com menyebutkan krisis ini menonaktifkan ribuan desa, informasi yang tidak disebutkan oleh Liputan6.com.

Puan menyarankan pemerintah bertindak berdasarkan data peringatan dini BMKG. Kedua media melaporkan data BMKG bahwa Juli 2026 diprediksi menjadi bulan dengan curah hujan terendah di Indonesia sejak 1991. Puan mendorong pemenuhan kebutuhan air jangka pendek sekaligus pembangunan sistem ketahanan air berkelanjutan agar warga lebih siap menghadapi kekeringan mendatang.