Komisi III DPR Diskusikan RKA Anggaran 2027 Kejagung dan MK dengan Permohonan Tambahan

Komisi III DPR membahas RKA Anggaran 2027 Kejagung dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kejagung mengusulkan tambahan Rp 22,1 triliun untuk memenuhi kebutuhan ideal sebesar Rp 43,6 triliun, dengan alokasi utama Rp 6,4 triliun untuk belanja pegawai (termasuk 7.057 CPNS, 1.609 PPPK, 786 PNS rupbasan), Rp 9,5 triliun untuk sarana-prasarana, serta Rp 649,7 miliar untuk 11 kegiatan prioritas nasional. Kebutuhan tambahan didasari pada penyesuaian KUHP/KUHAP baru, kesejahteraan pegawai 3T, dan akselerasi tugas direktif Presiden. Sementara itu, MK mendapatkan pagu Rp 360,8 miliar dan mengusulkan tambahan Rp 67 miliar untuk kerja sama internasional, renovasi fasilitas, dan modernisasi TI. Terdapat perbedaan dalam detail alokasi antara kumparan dan Liputan6.com, seperti penyebutan belanja pegawai dan komponen lain yang tidak sepenuhnya konsisten.