Menhub Perintahkan Penguatan Pengawasan dan Akurasi Manifest Keselamatan Pelayaran

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memerintahkan penguatan pengawasan keselamatan pelayaran laut di seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Menhub menegaskan tidak ada kompromi terhadap keselamatan demi kepentingan komersial, muatan, atau jadwal, karena nyawa manusia adalah prioritas utama. Implementasi keselamatan harus terbukti nyata di lapangan dan tidak hanya bersifat administratif pada dokumen atau sertifikat.

Menhub menginstruksikan KSOP untuk tegas dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), termasuk menunda atau menolak penerbitan jika syarat keselamatan belum terpenuhi. Selain itu, manifest penumpang dan muatan wajib diperbarui secara akurat, aktual, dan real-time. Liputan6.com secara spesifik menyebutkan arahan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Teknis Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) Tahun 2026.

Kemenhub juga akan memperkuat koordinasi darurat dengan Basarnas, TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Setiap kecelakaan harus menjadi pembelajaran untuk tindakan korektif yang berdampak pada perubahan regulasi dan SOP. Seluruh unit terkait diminta memetakan risiko serta menentukan langkah pengendalian yang nyata di lapangan.