PDIP Dukung Copot Sigit, Tunjuk Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Baru

PDIP menyatakan dukungan atas keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri dan menunjuk Komjen Suyudi Ario Seto sebagai penggantinya. Pergantian ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dengan persetujuan DPR RI melalui proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III. PDIP menekankan bahwa kekuasaan yang terlalu lama berada di satu tangan berisiko menyebabkan kejenuhan dan menjauhkan institusi dari harapan rakyat.

Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderat PDIP, menegaskan bahwa pergantian komando Polri harus menjadi momentum pembenahan mendasar agar Polri menjadi alat negara yang netral, profesional, dan terintegrasi. Suyudi Ario Seto menyampaikan pentingnya kesetaraan hukum, transparansi perkara, dan penanganan kasus secara adil dalam uji kelayakan di DPR. PDIP menekankan bahwa Polri harus berdiri untuk seluruh rakyat Indonesia dan tidak digunakan untuk kepentingan politik.

Beberapa poin ditonjolkan secara berbeda antar media. JPNN.com menekankan pada proses hukum dan persetujuan DPR, sementara Warta Ekonomi lebih fokus pada pesan agar Kapolri baru tidak menjadi alat kekuasaan. Kedua versi menyampaikan dukungan PDIP, namun dengan penekanan yang berbeda terhadap aspek profesionalisme dan netralitas Polri.