PDIP Copot Kader Surabaya yang Usulkan Rehabilitasi Keanggotaan Jokowi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memecat kader DPC Surabaya, Achmad Hidayat, melalui Surat Keputusan Nomor 105/KPTS/DPP/2026 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto pada 4 September 2026. Dalam SK tersebut, disebutkan bahwa salah satu faktor pemecatan adalah tindakan Hidayat yang bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di rumahnya dan meminta agar PDIP merestorasi status keanggotaan Jokowi sebagai anggota partai. PDIP menilai aksi ini sebagai bentuk pembangkangan di luar kewenangan dan pelanggaran disiplin berat.

Beberapa sumber melaporkan perbedaan versi mengenai latar belakang pemecatan. Detik.com menyatakan bahwa faktor utama adalah pertemuan Hidayat dengan Jokowi di Solo dan permintaan rehabilitasi status keanggotaan Jokowi. Sementara itu, Warta Ekonomi menyatakan bahwa DPP PDIP membantah klaim bahwa pemecatan terkait pertemuan Hidayat dengan Jokowi di Solo, dan menyatakan sanksi diberikan akibat pelanggaran kode etik berat. Warta Ekonomi juga menyebutkan bahwa Hidayat dilarang menggunakan nama, lambang, logo, maupun atribut PDIP, dan bahwa pemecatan tidak hanya karena pertemuan dengan Jokowi, tetapi juga karena pelanggaran etik seperti penyalahgunaan wewenang dan penguasaan dokumen partai tanpa izin.

Pengamat politik UIN Jakarta, Adi Prayitno, menilai komunikasi antara Megawati dan Jokowi berada di titik terendah. Ia menyatakan bahwa hubungan ini sudah tidak bisa diperbaiki, bahkan hingga akhir masa kekuasaan Jokowi. Menurutnya, luka politik yang terbentuk terlalu dalam untuk disembuhkan, dan islah politik antara keduanya dianggapnya hampir mustahil terjadi. Adi menambahkan bahwa dalam politik, kemungkinan untuk berdamai biasanya terbuka, namun kasus ini menjadi pengecualian. Ia menilai bahwa sampai kiamat pun, rujuk politik antara PDIP dan Jokowi sulit bisa terwujud.

Sementara itu, rombongan kepala desa dari berbagai wilayah Indonesia mengunjungi kediaman pribadi Joko Widodo di Solo pada 31 Agustus 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk berbagi pandangan mengenai pembangunan desa serta menyampaikan pengalaman terkait berbagai kebijakan desa yang telah diterapkan. Kader PSI, Dedy Nur Palakka, menilai kunjungan tersebut wajar karena kebijakan Jokowi dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Meski demikian, Dedy tidak menutup kemungkinan adanya motiv politik, seperti konsolidasi kekuasaan menjelang 2029 atau upaya promosi PSI agar mampu menembus ambang batas parlemen (PT) yang diperkirakan naik menjadi 5%.