Jakarta · Kamis, 17 September 2026Cari
WargaKonoha

Pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menkeu Pengganti Purbaya

Pelantikan ulang Menteri Keuangan terjadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9/2026), dengan Presiden Prabowo Subianto yang langsung memimpin pembacaan sumpah jabatan. Suahasil Nazara dilantik sebagai Menkeu pengganti Purbaya Yudhi Sadewa, menandai pergantian kedua jabatan bendahara negara setelah Purbaya dilantik pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani. Sebelum pelantikan ini, Purbaya masih menghadiri Rapat Kerja di Gedung DPD RI, Senayan, bersama perwakilan Bank Indonesia dan Bappenas, untuk membahas rancangan UU APBN 2027 dan Nota Keuangan. Dalam rapat tersebut, Purbaya menekankan pentingnya APBN sebagai alat perlindungan rakyat dan pencapaian Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur di tengah geopolitik yang tidak pasti. Suahasil sebelumnya pernah menjabat sebagai Wamenkeu Kabinet Merah Putih setelah dilantik pada 21 Oktober 2024.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara tidak akan mengganggu pelaksanaan kebijakan fiskal. Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mengapresiasi rekam jejak Suahasil yang telah berkarier di Kementerian Keuangan sejak 2019, mulai dari Kepala BKF hingga Wakil Menteri. Suahasil dianggap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dan APBN sesuai visi presiden, termasuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta menanggapi gejolak global. DPR mengukur target pertumbuhan ekonomi 6% dalam APBN 2027, dengan mempertimbangkan tekanan harga minyak dan situasi Timur Tengah. Misbakhun yakin komunikasi Suahasil akan memastikan program-program keuangan berjalan lancar.

Perbedaan melapangan: Detik.com menyebutkan pelantikan ulang dan kehadiran Purbaya dalam rapat DPD, sementara CNBC Indonesia lebih menekankan pernyataan DPR bahwa pergantian tidak mengganggu kebijakan fiskal dan target pertumbuhan ekonomi 6% untuk APBN 2027. Detik.com menyebutkan latar belakang Suahasil sebagai Wamenkeu Kabinet Merah Putih, sementara CNBC Indonesia menyoroti apresiasi DPR terhadap rekam jejaknya sejak 2019.

Menurut tiap media