Pembangunan Huntap dan Penanganan Pascabencana di Tapanuli Tengah Dipercepat

Pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ketua Satgas PRR, Tito Karnavian, mendorong pembangunan dilakukan secara masif agar masyarakat segera memiliki tempat tinggal layak. Target penyelesaian seluruh program pembangunan ini ditetapkan pada tahun 2026. Pembangunan menggunakan tiga skema: in situ (lokasi semula yang aman), ex situ (lokasi baru), dan huntap komunal. BNPB menangani skema in situ dan ex situ, sementara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengelola huntap komunal. Yayasan Buddha Tzu Chi turut membangun gedung huntap komunal yang kini tinggal menunggu penyelesaian prasarana jalan, air, dan listrik oleh pemerintah daerah agar bisa segera ditempati.

Tito meminta seluruh stakeholder di Tapanuli Tengah, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), untuk memprioritaskan penanganan pascabencana dan menyingkirkan kepentingan politik atau persoalan administratif yang dapat menghambat proses pemulihan. Ia menekankan pentingnya kerja sama semua pihak untuk mempercepat pemulihan, termasuk memanfaatkan tambahan anggaran pemerintah yang telah disalurkan.

Pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan anggaran sebesar Rp 213 miliar pada April 2026 dan Rp 14 miliar pada Agustus 2026 kepada Tapanuli Tengah. Tito memastikan anggaran tersebut digunakan khusus untuk penanganan pascabencana dan telah menerbitkan Surat Edaran sebagai petunjuk penggunaannya. Presiden juga telah menyetujui anggaran rehab-rekon pascabencana Sumatera selama tiga tahun sebesar Rp100,1 triliun, yang saat ini sudah didistribusikan ke kementerian dan lembaga terkait.