Anggaran Belanja Pusat 2027 Capai Rp 3.362,2 Triliun, Perlindungan Sosial Naik 10%

Pemerintah menetapkan anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2027 sebesar Rp 3.362,2 triliun, setara 82,06% dari total rencana belanja negara Rp 4.097,2 triliun, naik 3,6% dari outlook 2026. Anggaran dirancang ekspansif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan selaras dengan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027 Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Alokasi perlindungan sosial ditetapkan Rp 549,9 triliun, naik 10% dari Rp 500 triliun pada outlook 2026, bertujuan melindungi masyarakat dari risiko sosial, menjaga daya beli, serta menurunkan kemiskinan termasuk ekstrim. Program meliputi PKH untuk 10 juta KPM, Sembako 17,8 juta KPM, Atensi Sosial 13,5 ribu orang, bantuan iuran JKP 74,8 juta orang, subsidi BBM 20,09 juta kiloliter, PIP 22,1 juta siswa, KIP Kuliah 1,1 juta mahasiswa, bantuan iuran JKN/PBPU/BP Kelas III 49,6 juta peserta, serta subsidi KUR 5,1 juta debitur.

Pemerintah akan mengoptimalkan DTSEN, mempercepat digitalisasi bansos, serta mendorong graduasi penerima manfaat melalui pemberdayaan dan Sekolah Rakyat untuk meningkatkan efektivitas program.