Pemerintah Bentuk BPGMN Usai Dengarkan Masukan Akademisi soal Gambut dan Mangrove

Presiden Prabowo Subianto mendukung pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) setelah mendengarkan masukan para ilmuwan dan akademisi. Menteri Kehutanan Raja Antoni menyatakan bahwa kebijakan pengelolaan gambut dan mangrove akan disusun berdasarkan hasil riset dan data yang disampaikan para pakar. Pembentukan BPGMN diharapkan meningkatkan pengelolaan kawasan gambut dan mangrove secara lebih serius, termasuk dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Untuk mengimplementasikan BPGMN, pemerintah akan menggelar workshop bersama 22 pakar yang sebelumnya diundang ke Istana. Kementerian Kehutanan akan menyelenggarakan pertemuan tersebut untuk membahas mandat, SOP, dan struktur organisasi BPGMN. Hasil pembahasan ini akan menjadi bahan penyusunan Peraturan Presiden.

ANTARA News dan JawaPos melaporkan peristiwa yang sama secara konsisten, dengan tidak ada perbedaan signifikan dalam fakta yang disampaikan. Kedua sumber menyebutkan peran Presiden Prabowo, dukungan Menteri Kehutanan Raja Antoni, dan rencana workshop dengan 22 pakar secara identik.