Pemerintah Cari Dukung Fiskal untuk MBG 2028, Purbaya Tekankan Pajak dan Cukai

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) pada RAPBN 2027 masih dicantumkan dalam pos dana pendidikan karena perubahan struktur akan menimbulkan ketidakstabilan APBN. Mahkamah Konstitusi menetapkan pemisahan anggaran MBG dari pendidikan harus dilaksanakan paling lambat pada 2028. Untuk tahun berikutnya, Kemenkeu berencana melakukan realokasi anggaran dari sektor di luar pendidikan untuk menutupi biaya program tersebut.

Purbaya mengusulkan peningkatan pendapatan negiri melalui penarikan pajak yang lebih ketat dan penindaklanjuti terhadap perusahaan baja asal China yang belum memenuhi ketentuan operasional. Menurut perhitungan Kemenkeu, potensi kebocoran pajak dan cukai di sektor baja mencapai Rp5 triliun, yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai program MBG.

SINDOnews menekankan upaya peningkatan efisiensi penerimaan pajak dan bea cukai sebagai respons terhadap tekanan anggaran, sementara JawaPos lebih detail menyebutkan rencana realokasi dari sektor lain dan penundaan pemisahan anggaran pada 2027. Kedua sumber juga sejalan bahwa putusan MK menjadi pendorong utama untuk memisahkan pendanaan MBG dari anggaran pendidikan mulai 2028.