Pemerintah Dorong Ekonomi Biru dengan Pengelolaan Mangrove dan Padang Lamun

Pemerintahan Presiden Prabowo mendorong penguatan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk masyarakat pesisir. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengidentifikasi potensi besar dari ekonomi karbon biru, termasuk mangrove dan padang lamun. Indonesia memiliki 3,4 juta hektare wilayah mangrove, dengan 732 ribu hektare dikelola oleh KKP, serta 660 ribu hektare padang lamun yang berpotensi untuk diserap karbonyanya.

Manfaat pengelolaan mangrove mencakup dampak langsung bagi pemilik lahan hingga Rp 77 juta per hektare, serta manfaat tidak langsung seperti sumbangan Rp 60 juta per hektare per tahun dari pemanfaatan biota laut. Sektor ini juga menyerap karbon setara dengan 10 juta ton CO2 per tahun dari perikanan dan kelautan, dengan mangrove menyerap 20 juta ton CO2 per hektare per tahun. KKP membentuk Satgas Percepatan Ekonomi Biru untuk mempercepat pengembangan, termasuk di kawasan mangrove Pantura Jawa yang meluas 106 ribu hektare.

KKP menetapkan enam wilayah sebagai lokasi proyek karbon biru prioritas 2026, meliputi Belitung Timur, Pulau Lusi Sidoarjo, TWP Timur Pulau Bintan, Padak Guar Lombok Timur, Demak, dan Jepara. Wilayah-wilayah tersebut memiliki stok karbon yang bervariasi, seperti Belitung Timur dengan 20,6-34,1 juta ton CO2e, Pulau Lusi dengan 669.576,53 tCO2e, TWP Timur Bintan dengan 437.200 tCO2e, Padak Guar dengan 81.682,42 tCO2e, serta Demak-Jepara dengan 1,44 juta tCO2e.